Tugas Gubernur Antara Membangun Orang Asli Papua atau Mengeruk Kekayaan Alam Papua

 

Oleh : VICTOR BUEFAR

Kepentingan politik di Papua saat ini memang berada di antara persimpangan yang utama, yakni membangun kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) atau mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) di wilayah kami ini. Di satu sisi, banyak pihak yang berupaya untuk memperjuangkan hak-hak OAP, terutama dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik. Hal ini tercermin dalam harapan kami masyarakat Papua agar pemimpin yang terpilih nantinya adalah sosok yang peka terhadap kebutuhan dan aspirasi kami saat ini, terutama yang berasal dari wilayah adat setempat dan memiliki takut kepada Tuhan, sesuai dengan identitas Papua sebagai Tanah Injil.

Namun di sisi lain, Papua juga menjadi pusat perhatian karena kekayaan SDA-nya, seperti tambang, minyak, dan hutan papua. Banyak pihak luar yang tertarik untuk mengeksploitasi SDA tersebut, sering kali dengan mengesampingkan kesejahteraan dan hak-hak dasar orang papua. Persoalan ini membuat politik di Papua menjadi sangat sensitif, terutama terkait dengan pembagian keuntungan dari eksploitasi SDA dan bagaimana hal itu berdampak pada masyarakat asli pemilik hak ulayat.

Jadi, saat ini Papua berada di persimpangan dan akan menjadi tugas tanggung jawab Gubernur terpilih nantinya, antara kepentingan membangun masyarakatnya melalui kebijakan yang adil dan inklusif atau risiko sumber daya alamnya direnggut oleh kepentingan luar yang mungkin tidak selaras dengan aspirasi asli papua.

Gubernur Papua yang terpilih nantinya harus benar-benar memperhatikan isu ini. Kepentingan membangun Orang Asli Papua (OAP) dan mengelola sumber daya alam (SDA) dengan bijak harus menjadi prioritas. Gubernur tersebut harus memastikan bahwa pengelolaan SDA tidak hanya memberikan keuntungan bagi pihak luar, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Papua, terutama OAP.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Gubernur di Papua terpilih nantinya :

1. Harus fokus pada kebijakan yang memberdayakan OAP di bidang ekonomi, pendidikan, dan lapangan kerja. Ini bisa dilakukan melalui program-program yang memprioritaskan keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan SDA dan sektor ekonomi lainnya;
2. Perlu memastikan bahwa eksploitasi SDA dilakukan dengan prinsip berkelanjutan, yang menjaga kelestarian lingkungan dan menghormati hak-hak adat. SDA harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak merusak ekosistem alam Papua yang kaya dan unik, harus memastikan bahwa hasil dari pengelolaan SDA tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar atau pihak luar, tetapi juga didistribusikan secara adil kepada masyarakat Papua. Ini termasuk pengelolaan pendapatan dari sektor tambang dan sumber daya lainnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan local;
3. Harus menjaga dan melindungi hak-hak adat serta budaya masyarakat Papua. Ini berarti mempertimbangkan UU Otonomi Khusus (OTSUS) dan revisinya, agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan OAP, termasuk melindungi wilayah adat dari eksploitasi yang tidak adil;
4. Gubernur yang terpilih haruslah sosok yang memiliki visi untuk membawa Papua ke arah yang lebih baik, dengan memperhatikan spiritualitas dan budaya lokal, serta memiliki keberanian untuk menolak tekanan dari pihak luar yang hanya mengejar keuntungan SDA tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat Papua.

Gubernur Papua yang terpilih harus mampu membawa Papua sesuai dengan identitasnya sebagai Tanah Injil. Identitas ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga mengakar kuat dalam budaya, agama, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua. Sebagai wilayah yang dikenal dengan sejarah panjang kekristenan, pemimpin di Papua perlu membawa nilai-nilai Injil dalam kebijakan dan kepemimpinannya.

Injil mengajarkan tentang kepemimpinan yang melayani, bukan yang ingin dilayani. Seorang Gubernur yang memegang teguh identitas Tanah Injil harus memiliki semangat pelayanan, mengutamakan kesejahteraan rakyat, dan menjadi teladan dalam hal kerendahan hati dan pengorbanan untuk kepentingan umum.

Dengan membawa Papua sesuai dengan identitasnya sebagai Tanah Injil, Gubernur dapat membangun Papua dengan fondasi spiritual yang kuat, memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada materi, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang lebih mendalam.

Tuhan Memberkati !

*Penulis adalah, Pemerhati Sosial dan Politikus asal Waropen